Walikota Umumkan Plt Sekkota

Teka-teki soal pengisi jabatan Sekretaris Daerah Kota (Sekkota) Surabaya yang lowong akhirnya terjawab. Kamis (14/3), Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan dirinya memilih Kepala Dinas PU dan Bina Marga Erna Purnawati sebagai pelaksana tugas (Plt) Sekkota.

Adapun alasan Risma menunjuk Plt untuk mengisi posisi yang sebelumnya dijabat Soekamto Hadi ini adalah agar jabatan strategis itu bisa segera terisi. Dengan begitu, kondusifitas di lingkup Pemkot Surabaya bisa tetap terjaga.

Sebab, kalau langsung mengangkat pejabat definitif, diperlukan waktu yang panjang lantaran calon Sekkota harus melalui fit-and-proper test. Disamping itu, juga wajib menyusun proposal serta mengemukakan visi-misinya. 

“Ini semua kan butuh waktu, sementara posisi Sekkota sangat krusial dan harus segera diisi,” ujar Risma ketika ditemui usai meresmikan Surabaya Single Window di balai kota.

Namun, status Plt tersebut dipastikan tidak akan bertahan lama. Pasalnya, wali kota bakal mengajukan usulan kandidat Sekkota definitif pada April mendatang. Tiga pejabat yang diusulkan wali kota yakni Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Hendro Gunawan, Kadis PU dan Bina Marga Erna Purnawati, dan Kepala Dinas Kominfo (Chalid Buhari).

Dari ketiga calon tersebut, Risma mengisyaratkan pilihan utamanya jatuh pada Hendro Gunawan. “April nanti, Pak Hendro sudah masuk golongan IV B, jadi bisa diusulkan Sekkota. Sebenarnya itu pilihan saya,” sambungnya.

Secara keseluruhan, wali kota menilai ketiganya memiliki kriteria yang pas sebagai Sekkota. Dia menyebut, Sekkota harus memiliki wawasan yang luas serta bisa menjalin kerjasama dengan seluruh pegawai pemkot.

Lebih detail, Risma mengatakan bahwa dirinya membutuhkan orang yang sanggup mengimbangi kerja cepat yang biasa diterapkan orang nomor satu di Pemkot Surabaya itu. Sebagai wali kota, Risma memang dikenal doyan blusukan turun ke lapangan dan memiliki mobilitas tinggi.

“Saya harus memikirkan jangka panjang. Surabaya kini sudah mulai dilirik banyak pihak, utamanya dari mancanegara. Oleh karenanya, kinerja harus lebih ditingkatkan. Untuk merealisasikan itu, saya butuh partner yang seirama, yang bisa memahami apa yang saya pikirkan,” terangnya.

Sebagai informasi, ketiga kandidat Sekkota tersebut bukanlah wajah baru bagi Risma. Mereka sebelumnya pernah bekerja bersama dalam satu instansi. Erna Purnawati dan Risma pernah bekerja bersama saat masih di Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) dan Bappeko. Sedangkan Hendro Gunawan adalah mantan anak buah Risma saat masih menjabat Kepala Bappeko. Pun demikian halnya dengan Chalid Buhari yang pernah bareng ketika di DKP.

“Yang paling penting bagi saya adalah mereka memiliki hati melayani masyarakat, itu yang utama,” pungkasnya sebelum mengakhiri pembicaraan.

(surabaya.go.id)

Pelayan Dua Masjid Suci Wisata Rawdhat Khuraim

Pelayan Dua Masjid Suci Raja Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud mengambil hari sebuah tur melihat satwa liar dari Rawdhat Khuraim.

Pelayan Dua Masjid Suci didampingi oleh Pangeran Faishal bin Muhammad bin Saud Al-Khabeer, Pangeran Muqrin bin Abdul Aziz Al Saud, Deputi II Perdana Menteri dan Utusan Khusus serta Penasehat untuk Penjaga Dua Masjid Suci, serta sejumlah pangeran dan para pejabat.

(spa)

SBY: Jangan Serahkan Komoditas Pangan kepada Pasar

Naiknya harga beberapa komoditas pangan, seperti bawang dan daging sapi, harus dicermati. Presiden meminta kementerian terkait menghitung kebutuhan dan konsumsi masyarakat. Komoditas pangan jangan diserahkan begitu saja kepada mekanisme pasar.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan hal tersebut pada bagian lain keterangannya seusai menerima Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung di Kantor Presiden, Rabu (13/3) siang.

"Kita tidak ingin komoditas pangan yang menjadi hajat hidup masyarakat diserahkan begitu saja pada mekanisme pasar, karena pasar pun tidak selalu bisa memecahkan masalah, teruta dalam soal keadilan," Presiden SBY menegaskan.

Pasar secara luas, lanjut Presiden, sekarang ini sudah terintegrasi secara global. "Pemerintah dengan tujuan dan niat baik untuk menjaga keseimbangan, lazim untuk melakukan yang disebut dengan tata niaga," Presiden menambahkan.

Sebelumnya, Presiden SBY meminta kementerian terkait mencermari kenaikan harga beberapa komoditas pangan, seperti bawang merah dan putih, serta daging sapi. Presiden meminta Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian BUMN menghitung kebutuhan dan konsumsi masyarakat.

"Saya mengajak semua pihak, khususnya pedagang besar, untuk bersama membuat baik negara sehingga rakyat dipermudah dalam mengkonsumsi kebutuhan sehari-hari, terutama berkaitan dengan pangan," ujar Presiden SBY.

Soal naiknya harga daging sapi, SBY meminta produksi sapi lokal terus ditingkatkan sehingga Indonesia tidak perlu tergantung kepada impor. Memang menggenjot produksi sapi lokal membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun, impor hanya diperlukan jika dalam kondisi terdesak. "Secara situasional diperlukan daging sapi tambahan dari negara sahabat sambil kita lindungi petani kita," SBY mengingatkan.

Selain butuh proses, untuk meningkatkan produksi daging sapi lokal juga ada kendala kerterbatasan lahan untuk pembibitan. Berdasarkan hitungan, untuk mengembangkanbiakan satu ekor sapi, diperlukan ruang dua hektar. Jika Indonesia ingin mengembangkan satu juta ekor sapi, maka diperlukan dua juta hektar lahan. Ketersediaan lahan selama ini menjadi kendala bagi pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah mendorong pengusaha Indonesia untuk mengembangkan investasi di negara lain.

"Ada pemikiran bagaimana kalau kita melakukan investasi di negara sahabat untuk memproduksi sapi. Semoga ini bisa kita jalankan," ujar Presiden SBY.

(presidenri.go.id)

Gubernur Semua OPD Wajib Miliki Program Penanggulangan Kemiskinan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mewajibkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memiliki penanggulangan kemiskinan. Demikian dikemukakan Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan.

 

Menurut Gubernur, langkan tersebut dilakukan untuk pencapaian target tiga besar nasional dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKID) dan Laporan Penyelenggaraan Pemeritah Daerah (LPPD)

 

"Nantinya semua OPD akan berkoordinasi dengan Kota/ Kabupaten untuk meneliti, menelisik urusan kemiskinan," ujar gubernur, kepada wartawan usai usai menerima Tim Penilai EKPPD-LPPD 2011 dalam ekspose Prestasi Kinerja Tahun 2009-2011 tentang Kesejahteraan Masyarakat, Good Governance Pelayanan Dasar dan Daya Saing Daerah di Ruang Sangga Buana Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (11/03).

 

Gubernur mengatakan, hasil dari penelitian dan menelisik tentang kemiskinan ini, nantinya akan menjadi bahan untuk membuat program penanggulangan kemiskinan tingkat pemerintah daerah.

 

"Program pengentasan kemiskinan setiap OPD akan disesuaikan dengan lingkup kerjanya masing-masing, contohnya Dinas Pertanian memiliki program utama mensejahterakan petani, atau Dinas Bina Marga dengan proyek pembangunan jalan yang akan melibatkan banyak tenaga kerja," tuturnya.

 

Gubernur menyatakan, program yang rencananya dilakukan tahun ini, nantinya akan dibekali data akurat tentang angka kemiskinan di Jabar. 

 

"Agar tepat sasaran, data angka kemiskinan bentuknya by name dan by address," kata Gubernur.

(jabarprov.go.id)

Bupati Kukuhkan 6 Relawan TIK Kabupaten Bandung

Sebanyak enam relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kabupaten Bandung secara resmi dikukuhkan oleh Bupati Bandung H.Dadang Mochamad Naser, SH, S.Ip di Gedung Moh.Toha Komplek Pemkab Bandung Soreang, Selasa (05/03). Ke enam relawan tersebut masing-masing adalah Zamjam Ginanjar, AP, Sofi Krismawati, Windi Nurwidian, Imam Firdaus, Muhammad Agni Rizqi Santang serta Cecep Zaelani. Mereka merupakan para penggiat Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang tersebar di wilayah Kabupaten Bandung.

Pada saat bersamaan, Bupati Bandung meresmikan pula Taman Bacaan Masyarakat Ber-Internet (TBM-Net) yang ditandai dengan pemberian akses internet secara simbolis kepada TBM Bumi Rancaekek, disamping tiga TBM lainnya yaitu TBM Bumi Baca Arjasari, Rumah Pintar Gambung dan TBM Rumah Pintar Papak Manggu.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Perwakilan Dirjen Aplikasi Informatika Keminfo RI, Menhariq Noor,  Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat, Dr.H.Dudi Sudrajat, MT, Kepala Badan Perpustakaan, Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi (BAPAPSI) Kabupaten Bandung, Diar Irwana, SH, Ketua TIK Nasional Indriatno Banyumuri serta seorang pejabat Telkom Soreang, Ivan WH.

Menurut Kepala  BAPAPSI  Kabupaten Bandung, Diar Irwana, SH pengukuhan relawan dilakukan seiring dengan perkembangan TIK yang sangat pesat namun pemanfaatannya dirasakan masih belum optimal. "Disamping itu, masih terjadinya kesenjangan digital yang cukup signifikan antara perkotaan dan perdesaan sehingga kami berinisiatif membentuk relawan TIK dalam upaya membantu mengatasi kesenjangan digital dan permasalahan seputar pemanfaatan TIK di kalangan masyarakat", tutur Diar Irwana.

Diar berharap, dengan kehadiran para relawan ini mampu meningkatkan pemanfaatan TIK dikalangan masyarakat, "Khususnya untuk menunjang peningkatan minat baca dan umumnya pemanfaatan TIK di sektor lainnya", harap Diar Irwana.

Bupati Dadang Naser menilai keberadaan relawan bisa mengawal program edukasi, sosialisasi dan advokasi dalam pemanfaatan dan pembelajaran serta penguasaan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi. Dari catatan yang ada, terdapat 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Bandung meliputi Kecamatan Rancabali, Arjasari dan Kecamatan Kertasari yang dianggap belum memadai dalam hal infrastruktur teknologi informasi dan komunikasinya.

Semua wilayah mempunyai hak yang sama untuk memperoleh informasi, begitu pula tempat-tempat yang sulit dijangkau, "Oleh karenanya saya sangat mendukung kegiatan ini, dan harapan kedepan organisasi yang menyangkut tenaga kerelawanan ini bisa diperluas sampai tingkat kecamatan dan pedesaan", harap Dadang.

Dadang Naser mengatakan bahwa pemerintah pusat telah menetapkan beberapa kebijakan dalam bidang TIK yang salah satunya menetapkan Undang-undang yang menjamin secara hukum pengguna TIK sehingga dapat melakukan transaksi dengan aman.

"TIK juga bisa berperan sebagai alat dalam memudahkan aktivitas kehidupan sehingga bisa meningkatkan produktivitas di berbagai sektor. Kita bisa berbisnis pekerjaan melalui internet, Kita juga bisa memperoleh ilmu pengetahuan secara cepat dan utuh dari internet, namun kita harus tetap waspada dan bijak dalam memanfaatkan kecanggihan teknologi tersebut serta berpijak pada aturan yang ada"tandasnya pula.

Sementara itu, Dudi Sudrajat MT mengungkapkan bahwa TIK merupakan tuntutan kebutuhan yang tidak bisa dihindari oleh suatu organisasi pemerintahan dalam upaya membantu melayani kebutuhan informasi masyarakat. "Kegiatan ini merupakan salah satu langkah penting pemerintah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitasi agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)", kata Dudi

Salah satu relawan, Zamjam Ginanjar mengungkapkan dirinya siap untuk membantu pemerintah ikut mensosialisasikan dan menginformasikan kebijakan-kebijakan pemerintah Kabupaten Bandung melalui pemanfaatan TIK. "Mudah-mudahan keberadaan kami dapat membantu pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat khususnya warga pedesaan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bandung yang informatif", tegas  Zamjam.

Sebelumnya dilakukan Seminar Membaca Dan Menulis, yang diikuti oleh sedikitnya oleh 400 peserta terdiri dari siswa-siswi  SMP, SMA/SMK, Pegiat TBM, Pegiat Perpustakaan Desa dan sekolah, Pegiat TIK, Pegiat Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR), dan Pegiat UKM se-Kabupaten Bandung.

(bandungkab.go.id)

Pemprov Siap Sambut Tamu SOM2 APEC

Provinsi Jawa Timur khususnya Kota Surabaya yang ditunjuk sebagai salah satu tuan rumah tempat pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Second Senior Officials Meeting (SOM2) Asia Pacific Economic Coorporation (APEC) yang digelar pada tanggal 7-21 April 2013 mulai mempersiapkan berbagai pelayanan untuk menghormati para delagasi yang hadir.

Berbagai persiapan telah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai dari akomodasi, keamanan hingga pelayanan wisata untuk para delegasai negara anggota APEC.

Lili Sholeh Kepala Biro Kerjasama Setda Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelaskan, pertemuaan SOM2 negara anggota APEC akan dilaksanakan di tiga tempat yaitu, Hotel JW Marriot Surabaya, Hotel Sheraton Surabaya dan Convention Hall Grand City Mall Surabaya.

“Kami akan memberikan pelayanan terbaik untuk para delegasi yang hadir dan akan dilakukan H-2 hingga para delegasi kembali ke negara masing-masing, sementara untuk persiapan saat ini terus dimatangkan, karena nantinya tidak hanya pertemuan SOM2 saja. Namun juga ada agenda pertemuan Ministers Responsible For Trading (MRT atau pertemuan setingkat Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang perdagangan),” ujar Kepala Biro Kerjasama Setda Pemprov Jatim Lili Sholeh,.saat rapat koordinasi persiapan pelaksanaan KTT SOM2 APEC, di Kantor Pemprov Jatim Surabaya, Jumat (8/3).

Pemprov dan Kepolisian Daerah (Polda) Jatim juga sudah mulai ancang-ancang mempersiapkan pasukannya untuk mengamankan agenda Internasional di Surabaya ini. Polda Jatim akan mempersiapkan pengamanan mulai dari Bandara, rute yang akan dilalui delegasi hingga berbagai tempat pertemuan serta mempersiapkan pengawalan khusus untuk 25 delegasi. Rencananya Polda Jatim mengerahkan Personil Patwal, 1 unit intelejen,1 Satuan Setingkat Kompi (SSK) Sabhara, 1 SSK Brimob, dan 1 SSK Dalmas. “Rencana keamanan untuk KTT APEC ini masih berkembang dan menyesuaikan situasi dan kondisi,” ujar AKBP Joko Djuhartono Biro Operasional Polda Jawa Timur.

Tidak hanya sisi keamanan saja yang akan memberikan berbagai fasilitas pelayanan guna menghormati tamu Negara yang melakukan KTT APEC di Surabaya. Pihak Bandara Juanda, Pemerintah Kota Surabaya, Biro Perekonomian dan Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur serta Rumah Sakit Dr Soetomo juga ikut berpartisipasi.

Bandara Juanda dan Departemen Imigrasi serta Bea dan Cukai akan memberikan pelayanan keamanan dan kenyamanan selama kedatangan dan kepulangan para delegasi. Rencananya panitia dan Pemprov Jatim menempatkan dua Desk Informasi, X-Ray, serta kedatangan VIP di Bandara Juanda. “Ini semua dilakukan agar mereka nyaman ketika datang di Bandara Juanda serta tidak bercampur dengan penumpang umum,” ujar Lili Sholeh.

Sementara itu, Pemerintah Kota Surabaya sudah mempersiapkan berbagai agenda wisata serta jamuan makan malam untuk para tamu. Wiwiek Widiati Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kota Surabaya menjelaskan pihaknya sudah mempersiapkan gedung baru di Balai Pemuda Surabaya yang siap digunakan untuk salah satu tempat meeting. Tidak hanya itu saja pihaknya sudah mempersiapkan fasilitas city tour dan kuliner track untuk para tamu. “Selain Surabaya City Tour, ada juga Surabaya Kuliner Track, serta kita akan menampilkan annual activity di Balai Pemuda Surabaya,” ujarnya.

Selain Pemkot Surabaya yang memberikan fasilitas wisata untuk para tamu, Dinas Pariwisata Jatim juga menyiapkan wisata ke Gunung Bromo dan Agrowisata di Batu. Sedangkan Biro Perekonomian juga akan memeriahkan KTT SOM2 APEC di Surabaya dengan menggelar pameran produk-produk Jawa Timur dan UMKM di Grand City.

(jatimprov.go.id)

Dialog, Walikota Kumpulkan Masukan

Ratusan peserta mengikuti Dialog Tokoh-tokoh Masyarakat (LKMK, RW dan RT) Kecamatan Wonocolo dengan Pemerintah Kota Surabaya 6 Maret 2013. Dialog tersebut dilangsungkan di Rumah Dinas Walikota Surabaya. Dialog dipimpin langsung oleh Walikota Surabaya, Tri Rismaharini. Hadir pula Kepala Dinas dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kejaksaan dan Polres Kota Surabaya.
 
Dialog tersebut diselenggarakan guna membangun komunikasi yang aktif dan efektif antara Pemerintah Kota dengan Tokoh-tokoh masyarakat, dalam hal ini RT, RW dan LKMK. Memberikan bimbingan dan pembinaan agar lembaga kemasyarakatan ini paham terhadap perubahan, perkembangan dan kebutuhan di wilayahnya. Memberikan informasi dan mengkoordinasikan program-program yang sedang dan akan berlangsung. Serta,, mendapatkan masukan dan saran dari tokoh-tokoh masyarakat yang dalam hal RT, RW, dan LKMK terkait dengan perencanaan dan kebijakan pemerintah Kota Surabaya di masa yang akan datang.

Dalam pembukaannya Tri Rismaharini mengatakan, jika ada warga yang tahun lalu mendapatkan Jamkesmas namun tahun ini tidak. Pihaknya akan membuat kartu yang memiliki fungsi sama seperti kartu Jamkesmas. Ia juga menambahkan, “Jangan sampai ada anak putus sekolah. Kalau ada anak putus sekolah berikan pada saya”. Ia menjelaskan, pihaknya telah memberi beasiswa pada sekolah perawat, jurusan Kelautan, Perkapalan dan telah member keterampilan memasak kepada 100 orang.

Suyadi Sahid, Warga Bendul Merisi bertanya tentang relokasi pasar yang sejak tahun 2009 mengganggu pemakai jalan. Karena pasar tersebut semakin padat memenuhi jalan sepanjang 100 meter. Tri Rismaharini mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti relokasi pasar tersebut agar tidak mengganggu pengguna jalan.

Pada akhir acara, dari Kejaksaan Negeri Surabaya memperkenalkan diri. Ia memberikan informasi perihal call center pelayanan hukum. Menurutnya melalui nomor 7314444 masyarakat dapat melakukan konsultasi hukum  dan pengaduan tentang pemerintahan yang bermasalah. Kertas yang dibagikan saat awal acara yang telah diisi tentang permasalahan setempat dikumpulkan sebagai masukan bagi pemerintah.

(surabaya.go.id)

Pelayan Dua Masjid Suci Berwisata Di Rawdhat Khuraim

Pelayan Dua Masjid Suci Raja Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud mengambil sebuah tur sehari melihat satwa liar dari Rawdhat Khuraim.

Pelayan Dua Masjid Suci didampingi oleh Pangeran Faishal bin Muhammad bin Saud Al-Khabir, Pangeran Faishal bin Abdullah bin Muhammad, Menteri Edukasi, Pangeran Turki bin Abdullah bin Muhammad, Penasehat untuk Penjaga Dua Masjid Suci, Pangeran Mansur bin Nassir bin Abdul Aziz, Penasehat untuk Penjaga Dua Masjid Suci, Pangeran Sa'ad bin Abdullah bin Abdul Aziz, dan Syaikh Mish'aal Al-Abdullah Al-Rasyid.

(spa.gov.sa)

Sore Ini, Presiden Bertemu PM Hungaria

Setelah kemarin melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Hungaria Janos Ader, Kamis (7/3) sore ini waktu Indonesia atau pagi di Budapest, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan bertemu PM Viktor Orban. Pertemuan akan berlangsung di Gedung Parlemen Hungaria, Orszaghaz, di jantung kota Budapest.

Di Hungaria, kantor perdana menteri berada dalam gedung yang sama dengan parlemen. Perdana Menteri sendiri memiliki dua deputi, yakni Zsolt Semjén dan Tibor Navracsics. Menurut laman resmi Kantor PM Hungaria, Semjen mengkoordinasikan urusan kebijakan, gereja, dan masalah-masalah umum. Semacam wakil pertama PM Orban. Sedangkan Navracsics bertanggung jawab atas struktur administrasi publik dan efisiensi kerja.

Pertemuan Presiden SBY dengan PM Orban berlangsung sekitar setengah jam. Sesudah itu, sekitar pukul 11.00 waktu Budapest atau 17.00 WIB, Presiden dan Ibu Ani akan melakukan peletakan karangan bunga di Heroes' Square, Taman Makam Pahlawan Hungaria.

Budapest dalam dua pekan terakhir sudah tak bersalju, suhu berkisar 9 - 13 derajat Celcius. Sepanjang tahun, memang begitulah suhu di kota yang merupakan gabungan dua kota lama: Buda dan Pest.

Secara historis, ibu kota Hungaria sebetulnya terbentuk dari tiga kota, yakni Buda, Pest, dan Obuda. Ketiganya dipersatukan membentuk kota Budapest, tahun 1873, yang kemudian menjadi ibu kota Kerajaan Hungaria dalam Monarki Ganda Austria-Hungaria. Monarki ini memiliki dua pusat pemerintahan, Budapest untuk Hungaria dan Wina untuk Austria.

Perkawinan antara Kerajaan Hungaria dan Habsburg di Austria tersebut berlangsung sekitar 50 tahun, sebelum kemudian Hungaria memisahkan diri.

Wilayah kota Buda berada di barat Sungai Danube, sedangkan Pest berada di timur. Kedua wilayah dihubungkan oleh Jembatan Rantai (Chain Bridge), sebuah jembatan gantung sepanjang 375 meter yang merentang di atas Sungai Danube, sungai kedua terpanjang di Eropa yang melintasi 10 negara di Eropa Tengah dan Timur. Kota Buda, Pest, dan Sungai Danube adalah tiga karakter utama keunikan kota Budapest yang dianggap sebagai salah satu kota terindah di Eropa.

Pada 1987, kota seluas 525,16 km persegi ini ditetapkan sebagai warisan dunia yang dilindungi UNESCO.

(presidenri.go.id)

Ahmad Heryawan: Saya Bukan Anak TNI, Tapi Mantu TNI

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mendapat jaket anggota kehormatan Forum Komunikasi Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) dari Ketua Umum FKPPI Syah Silalahi, dalam acara Silaturahmi Anggot GM FKPPI Nasional di Gedung Pakuan, Rabu petang (6/3). 

 

Dalam sambutannya Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengungkapkan kebanggaannya atas pengakuan sebagai anggota kehoramatan FKPPI.

 

“Jaket FKPPI ini akan saya pakai dalam setiap kesempatan, bukan hanya di acara FKPPI saja. Saya merasa terhormat, karena meskpipun sana bukan anak TNI-Polri, tetapi kan paling tidak, saya adalah mantu dari TNI” ujarnya, disambut tepuk tangan dan tawa hadirin.

 

Dalam kesempatan itu Ahmad Heryawan juga menyampaikan sambutan yang mengajak agar FKPPI bisa berperan aktif dalam pembangunan di Jawa Barat.

 

“Saya ini bukan gubernur partai, tetapi Gubernur seluruh masyarakat Jawa Barat, termasuk di dalamnya anggota FKPPI Jawa Barat. Oleh karena itu, saya mengajak pada Anda semua untuk turut serta ikut membangun Jawa Barat agar lebih baik lagi. Banyak hal yang bisa kita kerjakan bersama” katanya.

 

Acara silaturahmi FKPPI dengan Gubernur Jabar adalah acara selingan dari kegiatan Pelatihan Anggota FKPPI se-Indonesia di Lanud Sulaeman Kabupaten Bandung.

(jabarprov.go.id)

Bupati Bandung Serahkan SPT Tahunan

Bertempat di Gedung Dewi Sartika Komplek Pemkab Bandung Soreang, Bupati Bandung H.Dadang Mochamad Naser SH, S.Ip beserta jajaran menyerahkan Surat Pemberitahunan Terutang (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) Orang Pribadi Tahun Pajak 2012 kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Soreang, Drs.Agung Prabowo, M.Si.

Penyerahan tersebut dilakukan disela-sela Acara Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan PPH 2012 dan SPPT PBB Tahun 2013, pada Rabu (06/03). 

Turut mendampingi, Wakil Bupati Bandung H.Deden Rukman Rumaji, M.Ap, Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Drs.Toto Suharto, Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Ir.H.Sofian Nataprawira, MP,  Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK), Dra.Hj.Siti Nur'aini Alimah, M.Si, serta sejumlah jajaran Forum Komunikasi Unsur Daerah (FKU) Kabupaten Bandung.

Bupati Dadang Naser mengatakan bahwa pada tahun anggaran 2012, Pemerintah Kabupaten Bandung menerima Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan sebesar 35 Milyar, diharapkan pada tahun anggaran 2013 ini bisa meningkat menjadi 38,9 Milyar.

Untuk memenuhi target tersebut, menurut Dadang  tentunya diperlukan dukungan komitment dan   sinergitas dari segenap pemangku kepentingan perpajakan. "Tidak hanya dari jajaran KPP Soreang dan Majalaya sebagai leading sektor pengelolaan pajak, namun dibutuhkan pula kesadaran dan partisipasi aktif para wajib pajak, agar penerimaan negara dari sektor pajak khususnya di Kabupaten Bandung bisa mencapai target", kata Dadang Naser.

Dadang menilai, tingkat kepatuhan masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya masih sangat rendah. Selain itu fakta juga menunjukkan bahwa potensi pajak yang ada belum tergali secara maksimal. Hal ini ditandai dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk dan jumlah angkatan kerja.

"Oleh karena itu Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bandung yang telah memenuhi ketentuan sebagai wajib pajak penghasilan untuk sama-sama menyampaikan SPT Tahunan secara tepat waktu, tepat penghitungan dan tepat pengisian.  Untuk KPP Pratama Soreang dan Majalaya Saya harap bisa lebih meningkatkan strategi intensifikasi PPH kepada para wajib pajak yang saat ini belum tersentuh pajak (undertax) serta terus mensosialisasikannya kepada masyarakat",tegasnya pula.

Kepala KPP Pratama Soreang, Agung Prabowo menyebutkan bahwa tantangan yang dihadapi Direktorat Pajak saat ini cukup besar. Secara nasional, target pajak dari semua jenis pajak yang telah ditetapkan di tahun 2013 ini sebesar 1.040 Trilyun. "Untuk mencapai target tersebut, Kami tidak bisa bekerja sendirian, Kami butuh dukungan serta bantuan dari semua unsur pimpinan daerah beserta jajaran, khususnya kerjasama dari  masyarakat sebagai wajib pajak", ungkap Agung Prabowo.

Ditambahkannya, kondisi di Kabupaten Bandung terdapat 1,2 Juta Kepala Keluarga (KK). Dari jumlah tersebut, hanya  20% atau  256.000 orang yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang Pribadi.  Sementara orang pribadi  yang memiliki NPWP yang diwajibkan lapor tercatat sebanyak 174.000 orang, dari jumlah tersebut hanya 57% yang melakukan pelaporan, "Jika melihat kondisi demikian, maka sebenarnya masih banyak potensi pajak yang dapat digali di wilayah Kabupaten Bandung ini",papar Agung.

Dalam kesempatan itu, Agung pun menjelaskan target penerimaan pajak di Kabupaten Bandung sekitar Rp 986 miliar. Jumlah tersebut bersumber dari target KPP Pratama Soreang sebesar Rp 700 miliar dan target KPP Pratama Majalaya sebesar Rp 286 miliar. Namun target tersebut di luar penerimaan dari Pajak Numi dan Bangungan (PBB).

Acara Pekan Panutan ini, dinilai Agung bisa memberikan contoh dan teladan bagi masyarakat agar mereka pun memiliki kesadaran untuk membayar pajak. "Masyarakat kita masih mengedepankan budaya timur, jadi masih memerlukan keteladanan dari pimpinannya. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini bisa mendorong  masyarakat untuk meniru keteladanan pimpinannya dalam membayar pajak",harapnya pula.

Sementara Siti Nur'aini Alimah mengatakan dalam acara tersebut, disertai pula dengan kegiatan melakukan pengisian blangko pendaftaran SPT Tahunan PPH Orang Pribadi oleh para pejabat struktural eselon  II, III dan IV, termasuk para camat dan lurah lingkup Pemerintah Kabupaten Bandung kurang lebih sebanyak 100 orang. "Kegiatan ini dilakukan selain mereka bisa bersentuhan langsung dengan pengisian SPT Tahunan, hal ini juga dilakukan dalam upaya meningkatkan kepatuhan para pejabat tinggi selaku wajib pajak terhadap kewajibannya", tandas Siti.

(bandungkab.go.id)

Gubernur Berharap LPPD Jatim 2011 Jadi Nomor Satu Di Indonesia

Gubernur Jatim H Soekarwo (Pakde Karwo) usai memberikan Paparan kepada Tim Nasional EKPPD 2012 Terhadap LPPD 2011 di Gedung Negara Grahadi

Pemerintah Provinsi Jatim berharap  Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD) Jatim 2011 mendapatkan nomor satu di Indonesia seperti LPPD pada 2010.

Gubernur Jatim H Soekarwo (Pakde Karwo) usai memberikan Paparan kepada Tim Nasional EKPPD 2012 Terhadap LPPD 2011 di Gedung Negara Grahadi, Selasa (5/3) mengatakan, jika harapan Jatim LPPD 2011 menjadi nomor satu lagi seperti tahun sebelumnya maka PeMprov Jatim akan mendapatkan emas dua kali berturut turut.

Pada 2009 LPPD Jatim hanya nomor 7 waktu itu nomor satunya Sulawesi Utara, disusul Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah. Tetapi pada 2010 Jatim meloncat menjadi nomor satu, disusul Jateng dan Sulawesi Selatan. LPPD 2011 jumlahnya ada 138 variabel kinerja seluruhnya, seperti daya saing, pelayanan, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran. Tim penilainya 10 lembaga yang dikoordinasi oleh BPKP. Pada masa Orde Baru LPPD dinamakan Parasamya Karyapurnanugraha.

Menurut Pakde Karwo, sebenarnya Prov Jatim dari segi non kamensen sudah mendapat nomor satu tinggal kamensen atau mengecek stake holder dilapangan secara langsung kepada masyarakat. Apakah laporan dengan yang di lapangan telah sesuai apa tidak. Tim akan menanyakan secara langsung kepada masyarakat, antara lain seperti gizi buruk, kematian bayi dan ibu melahirkan.

Ketua Tim Nasional Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah  2012, Kasminto, mengatakan, latar belakang kunjungannya ke Jatim, adalah bahwa kegiatan peninjauan lapangan merupakan bagian dari pelaksanaan evaluasi kinerja penyelanggaran pemerintah daerah seperti diantur dalan pasal 60 PP 6 Tahun 2008 Tentang pedoman epaluasi penelenggaraan pemerintah daerah. Bahwa pelaksanaan EKPPD yang dilakukan diawali dengan menggunakan metode dest epaluasi berdasarkan data, dokumen, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah 2011 yang telah diserahkan pada akhir Maret setiap tahunnya.Bahwa hasil kelenggkapan EKPPD terhadap LPPD pada 2011 perlu dilakukan pengamatan pisik secara langsung melalui peninjauan lapamngan (kamensen) agar mendapatkan epaluasi yang obyektif dan akuntabel.

Diinformasikan bahwa EKPPD 2012 terhadap LPPD 2011 yang menggunakan desk evaluasi telah dilakukan terhadap 33 provinsi, 365 kabupaten dan 90 kota atas dasar sebagaimana diamanatkan dalan pasal 31 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 dan SE Mendagri Nomor 120/3671ODA Tanggal 20 Juni 2012 perihal tata cara EKPPD 2012 terhadap LPPD 2011.

Tujuan kunjungan lapangan adalah untuk melakukan cek and ricek terhadap data yang disampaikan dalam LPPD apakan sesuai dengan kondisi riil di lapanga. Bukan melakukan investigasi tetapi untuk memperkuat argumentasi terhadap hasil peringkat kinerja daerah atau diperlukan cek opinion yang objektif akuntabel dan adil.

Kemuadian untuk mendengar menjelaskan langsung dari pemerintah daerah terhadap hasil pembangunan serta inovasi-inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan visi misi derah. Mengamati secara langsung kondisi riil di lapangan yang didampingi oleh SKPD terkait. Terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik, inovasi daerah termasuk penghargaan yang diterima dari pemerintah dan opini BPK serta status hukum apabila ada.

Mekanisme kamensein adalah presentasi/paparan pejabat daerah terhadap keberhasilan pembangunan daerahdan pencapaian tujuan otonomi daerah yakni kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, daya saing daerah, publik relation, iklin investasi serta inovasi daerah.Merefikasi data dari SKPD terkait berdasarkan instrument yang sudah dipersiapkan.

Kunjungan langsung pengamatan fisik sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, jalan, investasi daerah dan sarana prasarana perkantoran pemerintah daerah.

Ketua tim Kamensen atau peninjau lapangan untuk melakukan perifikasi data hasil efaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terhadap LPPD 2011.  Anggota tim kemensen dari memerintah pusat yang berasal dari pejabat terkait tim teknis LPPD kementerian dan lembaga dengan sertiap timnya lima orang. Yakni dari Dirjen Otonomi Daerah, kemendagri, BKP, LAN, Kementerian Menpan, BKN, BPS, Bappenas dan keuangan.

Tim LPPD pusat tersebut selanjutnya akan mengunjungi daerah-daerah di 33 provinsi di Indonesia,. Sedangkan khusus Prov Jatim  ada tiga tim LPPD pusat yang akan mengunjungi kabupaten/kota dan merupakan tim yang paling banyak sekitar 30 persen dari anggota. Hal ini dikarenakan daerah yang akan dikunjungi tim merupakan daerah paling banyak di Indonesia .Ketua tim LPPD 2011 pusat yang diketuai oleh Kasminto dari BPKP akan melakukan penilaian ke kabupaten/kota di Jatim akan dibagi menjadi tiga. Tim satu akan melakukan penilaian ke Kabupaten Pamekasan dan Kota Mojokerto. Kemudian tim kedua akan mengunjungi Kabupaten Jombang, Pacitan dan Kota Madiun serta tim ketiga akan mengefaluasi kinerja  Kabupaten Tuban, Tulungagung dan kota Malang.

(jatimprov.go.id)

Jadwalkan Sebulan Sekali Gelar Panggung Rakyat Jayengrono

Taman Jayengrono tidak seperti biasa. Beberapa seniman yang tergabung dalam Komunitas Budaya Surabaya mengalunkan musik dan lagu. Kegiatan tersebut tak lain untuk meramaikan taman yang terletak tepat di depan Jembatan Merah Plaza.

Agung, Sekretaris Kepala Bidang Rekreasi dan Hiburan Umum Disparta Surabaya kepada Dinkominfo mengatakan, “Acara seperti dilaksanakan tiap malam minggu pertama. Semoga dengan acara ini dapat melestarikan kebudayaan Surabaya.”

Penampilan perdana Panggung Rakyat telah dilaksanakan pada Sabtu (2/3) lalu. Dan direncanakan kegiatan tersebut akan diselenggarakan setiap bulan. Agung berharap dengan pementasan seni sekali dalam sebulan dapat meramaikan taman Jayengrono seperti Taman Bungkul.

Menurut Agung, sambutan masyarakat cukup baik. Ia menceritakan pernah ada masyarakat yang membawa alat musik dan masyarakat. Terlihat juga beberapa anak antusias menyaksikan pementasan seni. Mereka menari, menyanyi bahkan menirukan gaya penyaji pertunjukan seni. 

Topik Monyong, penyaji pertunjukan seni mengatakan “Kami berterimakasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi para seniman untuk berekspresi. Kami harap masyarakat ikut serta menjaga taman dengan membuang sampah pada tempatnya.”

Agung mengatakan, acara seperti ini rutin diselenggarakan tiap bulan. Masyarakat akan menikmati pertunjukan seni dari penyaji yang berbeda tiap pertunjukannya.

(surabaya.go.id)

Arab Saudi Serukan Perhatian Atas Hak Asasi Manusia Palestina

Dr. Abdulwahab Attar, perwakilan tetap dari Kerajaan Arab Saudi untuk Perserikatan Bangsa Bangsa, mengatakan bahwa delegasi dari Kerajaan Arab Saudi mengharapkan bahwa laporan tahunan dari Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia untuk didiskusikan secara detil kasus hak asasi manusia di Palestina.

Selama sesi dialog interaktif untuk diskusi laporan tahunan dari Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Navi Pillay, Attar mengatakan bahwa kami harapkan bahwa laporan tahunan dari Komisioner tinggi dalam setiap tahunnya untuk mendiskusikan kasus hak asasi manusia di Palestina dalam rangka untuk menghentikan pelanggaran.

Beliau menegaskan bahwa delegasi Kerajaan bersama dengan Komisioner Tinggi PBB secara mendalam kekhawatiran atas kasus tentang diskriminasi dan praktek yang bersifat diskriminatif, khususnya berdasarkan ikatan keagamaan atau kebudayaan.

Attar memuji upaya yang diberikan oleh Dinas Komisioner Tinggi untuk memberantas diskriminasi dalam segala bentuknya.

(spa.gov.sa)

Presiden akan Kunjungan ke Jerman dan Hungaria

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Hj Ani Bambang Yudhoyono beserta delegasi akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Jerman dan Hungaria pada 3-8 Maret mendatang. Lawatan tersebut atas undangan Presiden Republik Federal Jerman Joachim Gauck dan Presiden Republik Hungaria János Áder.

Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah menyampaikan hal ini dalam rilisnya, Kamis (28/2) siang.

Presiden akan berada di Berlin, ibu kota Jerman, pada 3-5 Maret. Di sana, Presiden dijadwalkan bertemu secara bilateral dengan Presiden Gauck dan Kanselir Angela Merkel. Pertemuan membahas tindak lanjut kemitraan komprehensif yang diluncurkan SBY dan Merkel di Jakarta, pada 10 Juli 2012.

Selain itu juga dibahas secara mendalam prioritas kerja sama di bidang ekonomi kesehatan, pendidikan, riset dan teknologi, serta industri pertahanan. Juga dibicarakan kerja sama ketahanan pangan, ketahanan energi, dan transportasi. Dalam pertemuan dengan Merkel, akan diumumkan tokoh-tokoh dari kedua negara yang bakal menjadi anggota Indonesia-German Advisory Group (IGAG).

"Kunjungan Presiden ke Jerman tujuh bulan setelah kunjungan Kanselir Merkel ke Indonesia ini mencerminkan arti penting kemitraan bilateral kedua negara," kata Teuku Faizasyah. "Diharapkan intensitas saling kunjung pada tingkatan tertinggi ini akan memastikan implementasi secara menyeluruh kesepakatan kemitraan kedua negara di berbagai bidang," ia menambahkan.

Di Berlin, SBY juga diagendakan menerima kunjungan kehormatan mantan Presiden Jerman Horst Köhler, Menlu Guido Westerwelle, dan Walikota Berlin Klaus Wowereit. Presiden SBY dijadwalkan membuka Pameran Pariwisata Internasional (International Tourism Bourse) bersama Kanselir Merkel. Indonesia menjadi negara mitra dalam pameran tersebut.

Agenda lain di Jerman, Presiden akan menghadiri forum bisnis dan bertatap muka dengan beberapa CEO perusahaan terkemuka Jerman. Presiden juga akan bertemu dengan komunitas diaspora Indonesia.

Pada 6 Maret, SBY meninggalkan Jerman menuju Hungaria. Di ibu kota Budapest, SBY dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden János Áder. Pertemuan membahas upaya peningkatan hubungan bilateral di berbagai bidang, utamanya di bidang ekonomi. Kedua kepala negara juga akan menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU kerja sama pelatihan diplomatik antarkementerian luar negeri kedua negara. Presiden juga diagendakan bertemu PM Viktor Orbán.

"Kunjungan ini diharapkan dapat merevitalisasi hubungan bilateral Indonesia dengan salah satu negara kunci di Eropa Tengah dan Timur," Faizasyah menjelaskan. "Indonesia menilai penting posisi strategis Hungaria sebagai pintu masuk kepentingan ekonomi Indonesia di negara-negara kawasan Eropa Timur dan Tengah."

Sebelum kembali ke Tanah Air pada 8 Maret, Presiden SBY diagendakan bertemu sejumlah CEO perusahaan terkemuka Hungaria yang memiliki rencana berinvestasi di Indonesia. Pertemuan ini diharapkan semakin memperkuat minat mereka untuk berinvestasi.

(presidenri.go.id)

Gubernur: Percepat Pelaksanaan Program

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan menyatakan, dirinya akan mempercepat pelaksanaan berbagai program yang sudah tersusun, sesuai tahun anggaran.

 

Menurutnya, program pencairan keuangan yang merupakan pendukung program pembangunan akan menjadi prioritas utama yang akan dilakukan secepatnya.

 

“Kita sekarang pasang gigi tiga dan bukan gigi satu untuk pelaksanaan program,” ujar Gubernur, kepada wartawan di Gedung Sate, Senin (25/02).

 

Gubernur mengatakan, percepatan program dilakukan untuk mempercepat kelanjutan pembangunan yang saat ini sudah dinanti hasilnya oleh masyarakat.

 

“Kita akan percepat semua program pembangunan di Jabar,” ucapnya

 

Namun menurut Gubernur, meski dirinya didaulat sebagai gubernur terpilih hasil perhitungan cepat dalam pemilihan gubernur dan wagub pada 24 Februari kemarin, namun kepastiannya masih akan menanti pengumuman resmi yang akan dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang rencananya akan digelar pada 3 Maret 2013.

(jabarprov.go.id)

Kabupaten Bandung "Dicintai" Para Tenaga Kerja

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat (Jabar) mencatat Laju  Pertumbuhan Penduduk (LPP) di wilayah Jabar tergolong cukup tinggi yaitu mencapai 1,9 % per tahun pertambahan jumlah penduduknya. Bahkan di Jabar, jumlah persalinan hampir mencapai 1 juta, dengan demikian 1 juta bayi bisa lahir setiap tahunnya di Jawa Barat.  Itu baru dari persalinan saja, belum dari migrasi yang masuk ke wilayah Jabar.

"Dapat dibayangkan betapa beratnya tantangan yang dihadapi oleh BKKBN Jabar dalam mengarahkan  Program Keluarga Berencana (KB) pada setiap Kabupaten/Kota di Jawa Barat", demikian ungkap Kepala BKKBN Jabar, Ir.Siti Fathonah, MPH disela-sela Acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program KB dan Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kabupaten Bandung Tahun 2013, di Gedung Dewi Sartika Soreang, Senin (25/02).

Acara Rakerda dibuka secara resmi oleh Bupati Bandung H.Dadang Mochamad Naser, SH, S.Ip, tampak hadir Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Bandung, Hj.Kurnia Dadang M.Naser, Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kab.Bandung drg.Grace Mediana, M.Kes serta para Camat se-Kabupaten Bandung.

Dalam kesempatan itu Siti Fathonah berharap LPP 1,9 % di Jabar bisa diturunkan sedikitnya hingga 1,1% per tahunnya. Apalagi jika melihat LPP  Kabupaten Bandung yang mencapai 2,56 % per tahun, sungguh tugas yang sangat berat bagi Pemerintah Kabupaten Bandung untuk bisa mengejar hingga 1,1% per tahun. Dan data menunjukkan  LPP 2,56% di Kabupaten Bandung sebagian besar diakibatkan oleh migrasi ke wilayah Kabupaten Bandung."Untuk bisa menekan LPP di Kabupaten Bandung ini mesti dihadapi multi sektor, kita tidak bisa membiarkan Bupati kerja sendirian namun harus dibantu oleh seluruh dinas pada jajaran pemerintah daerah dan stake holder lainnya",jelas Siti Fathonah.

Siti menambahkan, wilayah Kabupaten Bandung termasuk wilayah yang sangat dicintai oleh para penduduk yang sedang mencari pekerjaan. Hal tersebut tentunya mesti disikapi dan diwaspadai oleh jajaran pemerintah daerah agar LPP di Kabupaten Bandung ini tidak terus melonjak akibat arus urbanisasi. "Dalam upaya menekan arus urbanisasi tersebut, Dinas Tenaga Kerja, Badan Penanaman Modal dan Perijinan (BPMP) serta APPINDO  bisa melakukan koordinasi untuk memberikan batas minimal untuk menyerap tenaga kerja di wilayah Kabupaten Bandung dengan tidak mengesampingkan persaingan kualitas sumber daya manusianya", ucapnya.

Dijelaskan pula olehnya, bahwa pada 2013 ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah mengalokasikan anggaran sebesar 1,3 Miliyar sebagai dana pendamping agar setiap Kabupaten/Kota dapat mencapai target yang sudah tertera dalam RPJMD dan RPJMM. "Sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) telah dianggarkan sebesar 1,6 Milyar dalam bentuk pembangunan fisik seperti membangun Kantor para UPT KB di setiap kecamatan dalam upaya mempermudah pelayanan kepada masyarakat", pungkasnya pula.


Bupati : "Cegah Pernikahan Usia Dini"

Secara terpisah, Bupati Dadang Mochamad Naser memerintahkan kepada 3 camat, diantaranya Camat Pacet, Kertasari dan Camat Paseh agar bisa mencegah pernikahan usia dini di wilayahnya masing-masing. Upaya itu harus dilakukan mengingat data yang diperoleh dari Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa pernikahan usia dini  di 3 wilayah tersebut terbilang masih tinggi. 

"Data menunjukkan di Kecamatan Pacet mencapai 417 kasus pernikahan usia dini, diikuti kecamatan Kertasari tercatat 245 kasus dan di Kecamatan Paseh tercatat 224 kasus", terang Dadang Mochamad Naser
 
Dadang Mochamad Naser, mengatakan Pemkab Bandung kini tengah berupaya mengendalikan LPP dengan cara menekan angka kelahiran. Sebab menurutnya, LPP di Kabupaten Bandung saat ini tidak bisa terhindarkan dari arus urbanisasi.

Banyaknya warga pendatang ke Kabupaten Bandung tidak bisa dibendung, "Kita tidak bisa melarang orang untuk mencari pekerjaan disini, karena itu hak seseorang, oleh karenanya dalam mengendalikan LPP ini kami berusaha untuk menekan angka kelahiran melalui pencegahan pernikahan di usia dini", tutur Dadang Naser.

Ditambahkan Dadang, untuk mencegah pernikahan di usia dini, para camat bisa memberikan sosialisasi berupa pelatihan-pelatihan kepada para penyuluh KB dalam upaya mendongkrak peserta apsektor KB baru serta melakukan pendekatan kepada para remaja tentang Program KB.

Salah satu kegiatan yang dinilai Dadang bisa mendukung keberhasilan program KB  terhadap remaja adalah Pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR). Ia juga berpendapat kehadiran PIK KRR bisa membentuk persepsi yang sama diantara para anggota khususnya dan  pada remaja lain umumnya "Hingga para remaja kita dapat berprilaku positif terhadap informasi serta kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan pendewasaan usia perkawinan",kata Dadang pula.

(bandungkab.go.id)

Pemprov Siapkan Rancangan Sistem Terbuka Pengisian Jabatan Eselon

Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menyiapkan rancangan sistem terbuka  pengisian jabatan di tingkat eselon sesuai dengan surat keputusan  Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No 16 tahun 2012. Sistem baru pergantian pejabat ini dinilai terbuka karena harus diumumkan dan diketahui oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan salah satu syaratnya adalah tes psikologi yang lebih mengedepankan dedikasi, loyalitas, kompentensi dan prestasi.

“Ada surat keputusan Menpan No 16 tahun 2012, yaitu setiap pengisian jabatan nanti harus diumumkan secara terbuka kepada PNS, kemudian diseleksi. Dan mungkin tahapan baru itu mungkin  tidak seperti saat ini, “Kata Gubernur Jawa Timur Soekarwo. SH , MHum saat melantik pejabat eseleon II dan III di Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Jl.Pahlawan Surabaya, Senin (25/2).

Gubernur Jawa Timur menegaskan bahwa sistem yang akan dijalankan dalam pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah benar-benar hasil dari seleksi dan tes psikologi yang memenuhi persyaratan diantaranya adalah penilaian dedikasi, loyalitas, kompetensi dan prestasi. ” Nanti yang bisa dimulai adalah perihal dedikasi, loyalitas, dan tes psikologi. Kira-kira orang ini punya dedikasi dan loyalitas tidak, seperti halnya saat sekarang yang dilakukan RSUD Dr.Soetomo yang melakukan tes Psikologi untuk pejabat eselon II, Dalam tes Psikologi kalau jawabane kliru, mungkin pulangnya juga kliru,”ungkap Soekarwo.

Soekarwo menambahkan bahwa untuk pengisian jabatan yang perlu diperhatikan adalah pentingnya pejabat memiliki dedikasi dan loyalitas yang sangat tinggi disamping pejabat tersebut mempunyai kompetensi dan prestasi. ” Cerdas itu penting, tetapi jika tidak punya dedikasi dan loyalitas itu tidak bagus. Dia harus bangga menjadi pegawai Pemda Provinsi Jawa Timur,” tambahnya.

Sementara itu, Dalam kesempatan ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur melantik sebanyak 9 orang Pejabat Eselon II dan 35 orang Pejabat Eselon III yang menempati tugas baru dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Diantaranya adalah Bobby Sumiarsono,SH.Msi  menjabat Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, dr.Harsono menjabat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Sedangkan dr.Budi Rahayu yang semula menjabat Kepala Dinas Kesehatan kini menjabat Direktur Utama RSUD dr. Saiful Anwar Malang. Selain itu Gubernur juga melantik dr. Restu Kurnia Cahyani M.kes menjadi Direktur Utama RSUD Haji Surabaya dan H. Riyang Sudarmanto ,SH Msi menjadi Kepala Biro Umum Sekretariat Provinsi Jawa Timur.

Gubernur Jawa Timur melantik 35 pejabat eselon III, antara lain Ir. Harianto, MM menjabat Kepala Bidang Distribusi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Nur Hasyim menjabat Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Jawa Timur, SupriyadiSH MM sebagai Kepala Bidang Pengembangan Organisasi Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur, Hartiin SH MM sebagai Sekretaris Dinas Kepemudaan Dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur, Drs Andik Fajar Cahyono Msi sebagai Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur, dan Drs Dwi Wahyu Prasetyo Jati Msi menjabat Kepala Bagian Arsip Ekspedisi dan Sandi Telekomunikasi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Sedangkan pejabat eselon II yang dilantik, antara lain Bobby Soemiarsono SH MSi menjabat sKepala Dinas Pendapatan Provinsi jawa Timur, dr Harsono sebagai Kepala Dinas Kesehatan Jatim, dr Budi Rahayu MPH sebagai Direktur RSUD dr Saiful Anwar Malang, dr Achmad Djaeli MPPM sebagai Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan pada RSUD Haji Surabaya, dan H Riang Sudarmanto SH MSi menjabat sebagai Kepala Biro Umum Setda Prov Jatim.

(jatimprov.go.id)

FMR Tanjung Anom, Ramaikan CFD Tunjungan

Festival Makanan Rakyat (FMR) yang digagas Dinas Koperasi Surabaya kembali digelar, Minggu (24/2) di sepanjang Jalan Tanjung Anom. Kegiatan tersebut berlangsung bertepatan dengan diselenggarakan Car Free Day di Jalan Tunjungan. Sehingga warga yang menikmati jalan Tunjungan tanpa asap kendaraan tersebut dapat menikmati beraneka makanan di Jalan Tanjung Anom.

Dinas Koperasi Surabaya dan Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) dan KB Surabaya bersama-sama mengajak kelompok binaannya untuk meramaikan acara tersebut. Dengan menyediakan 35 stan, Festival Makanan Rakyat ramai dikunjungi warga

Ismiati, salah satu penjual makanan dan juga kelompok binaan Bapemas & KB Surabaya menuturkan ia mendapat informasi dari Bapemas & KB ada kegiatan pasar rakyat (Festival Makanan Rakyat, red). Ia sangat senang dan berharap agar acara tersebut tetap ada.

“Awalnya saya mengikuti pelatihan-pelatihan di Bapemas & KB, seperti membuat ayam kremes, bandeng presto dan lain-lain. Karena keuletan akhirnya Bapemas mengajak saya untuk mengisi salah satu stan saat pasar rakyat. Dari pada saya diam dirumah, saya putuskan untuk ikut saja. Dan Alhamdulillah, dengan kegiatan ini orang jadi tahu dan memesan masakan saya,” tukasnya.

Ia menyediakan 60 porsi lontong mie ludes habis dalam waktu tidak sampai dua jam. Bahkan ia tampak kwalahan dengan banyaknya warga yang menyerbu stannya. “Saya tidak menyangka kalau bakal banyak warga yang datang. Kalau tahu bakal seramai ini mungkin saya akan masak lebih banyak,” imbuhnya.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, Antiek Sugiharti menuturkan jika pihaknya mendukung penuh Festival Makanan Rakyat. Ia mengajak kelompok binaannya untuk meramaikan acara tersebut.

“Kami bersama-sama dengan dinas terkait untuk meramaikan Festival Makanan Rakyat dan Car Free Day. Inti dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Ia menyebutkan jika Festival Makanan Rakyat ini mendapatkan apresiasi dari Walikota Surabaya. Walikota menyambut baik upaya yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM. Menurutnya, kegiatan semacam ini untuk sering dilakukan, karena sangat membantu sekali bagi UMKM. Sepengatahuan, Risma, masih banyak UMKM di Surabaya yang mengalami kendala dalam memasarkan produk mereka. 

“Untuk langkah awal kita selenggarakan Festival Makanan Rakyat setiap satu bulan sekali. Namun kita lakukan monitoring dan evaluasi, apabila animo masyarakat semakin tinggi maka tidak menutup kemungkinan bisa diselenggarakan setiap minggu. Karena program yang buat Pemkot Surabaya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya,” ucapnya.

Untuk meningkatkan kualitas produk, Pemkot Surabaya siap memberikan pelatihan. Para UMKM bisa mendaftarkan untuk menjadi UMKM binaan Dinas terkait. Sebab, makanan bisa laku kalau rasanya enak. Apabila para UMKM ini banyak mendapatkan pesanan pendapatan mereka secara otomatis meningkat.

(surabaya.go.id)