Pembangunan Papua Kedepankan Pendekatan Kesejahteraan

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan kembali bahwa kebijakan dasar bagi pembangunan Papua adalah lebih mengedepankan pendekatan kesejahteraan ketimbang pendekatan keamanan.
Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otda Velix Wanggai mengatakan bahwa penegasan soal pembangunan Papua itu disampaikan Presiden dalam Sidang Kabinet di Jakarta, Senin.

Presiden menyampaikan, Rakyat Papua harus makmur dan sejahtera di atas kekayaan yang begitu strategis karena itu penting dilakukan penataan regulasi dan perencanaan kebijakan pembangunan yang menyentuh hati rakyat Papua.

Dengan kebijakan pembangunan yang baik, pemerintah akan konsisten untuk mengoptimalkan anggaran pembangunan bagi Papua.

Dijelaskan Velix, keseriusan Presiden SBY untuk Papua kembali ditunjukkan dengan menggelar Rapat Kabinet Terbatas yang membahas konsolidasi percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat.

Presiden SBY dalam kesempatan itu menegaskan kembali bahwa kebijakan baru bagi atau new deal for Papua sejak tahun 2007 perlu ditata dan dikonsolidasi kembali.

Presiden menilai masih banyak hal strategis dapat dikembangkan sesuai dengan konteks Papua yang beragam dan disesuaikan dengan kebijakan koridor ekonomi nasional.

Pemerintah akan dorong pengembangan kluster-kluster ekonomi baru di wilayah kepala burung Papua Barat, wilayah Utara, Pegunungan Tengah, dan Selatan Papua.

Presiden juga tekankan bahwa strategi pembangunan perlu lebih inklusif dan merata untuk menyentuh berbagai lapisan rakyat di wilayah-wilayah terpencil.

Karena itu, proses policy-making di tanah Papua janganlah terlalu mengedepankan aspek ekonomi atau profit-oriented, namun perlu mempertimbangkan aspek kepuasan sosial, psikologi, dan budaya rakyat Papua.

Ke depan, sebagai salah satu terobosan pemerintahan, Presiden akan membenahi kelembagaan perencanaan dan pengendalian kebijakan dan program bagi Papua. Perencanaan sektoral di level Kementerian/Lembaga perlu disinkronkan dengan desain dan kebutuhan daerah dan aspirasi rakyat Papua.

Perencanaan terpadu di level pusat dan di daerah akan didukung oleh kerangka pembiayaan dan pengendalian yang terpadu pula.

Dana Otsus yang mengalir cukup besar ke tanah Papua perlu disinergikan dengan DAU, DAK, dana dekonstrasi, dana bagi hasil, dan dana luar negeri lainnya.

Tak lupa, investasi-investasi asing dan investasi dalam negeri yang telah hadir dan akan hadir di Papua perlu mendukung strategi pembangunan yang lebih inklusif dan merata, katanya.(antaranews.com)