Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat (Jabar) mencatat Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di wilayah Jabar tergolong cukup tinggi yaitu mencapai 1,9 % per tahun pertambahan jumlah penduduknya. Bahkan di Jabar, jumlah persalinan hampir mencapai 1 juta, dengan demikian 1 juta bayi bisa lahir setiap tahunnya di Jawa Barat. Itu baru dari persalinan saja, belum dari migrasi yang masuk ke wilayah Jabar.
"Dapat dibayangkan betapa beratnya tantangan yang dihadapi oleh BKKBN Jabar dalam mengarahkan Program Keluarga Berencana (KB) pada setiap Kabupaten/Kota di Jawa Barat", demikian ungkap Kepala BKKBN Jabar, Ir.Siti Fathonah, MPH disela-sela Acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program KB dan Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kabupaten Bandung Tahun 2013, di Gedung Dewi Sartika Soreang, Senin (25/02).
Acara Rakerda dibuka secara resmi oleh Bupati Bandung H.Dadang Mochamad Naser, SH, S.Ip, tampak hadir Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Bandung, Hj.Kurnia Dadang M.Naser, Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kab.Bandung drg.Grace Mediana, M.Kes serta para Camat se-Kabupaten Bandung.
Dalam kesempatan itu Siti Fathonah berharap LPP 1,9 % di Jabar bisa diturunkan sedikitnya hingga 1,1% per tahunnya. Apalagi jika melihat LPP Kabupaten Bandung yang mencapai 2,56 % per tahun, sungguh tugas yang sangat berat bagi Pemerintah Kabupaten Bandung untuk bisa mengejar hingga 1,1% per tahun. Dan data menunjukkan LPP 2,56% di Kabupaten Bandung sebagian besar diakibatkan oleh migrasi ke wilayah Kabupaten Bandung."Untuk bisa menekan LPP di Kabupaten Bandung ini mesti dihadapi multi sektor, kita tidak bisa membiarkan Bupati kerja sendirian namun harus dibantu oleh seluruh dinas pada jajaran pemerintah daerah dan stake holder lainnya",jelas Siti Fathonah.
Siti menambahkan, wilayah Kabupaten Bandung termasuk wilayah yang sangat dicintai oleh para penduduk yang sedang mencari pekerjaan. Hal tersebut tentunya mesti disikapi dan diwaspadai oleh jajaran pemerintah daerah agar LPP di Kabupaten Bandung ini tidak terus melonjak akibat arus urbanisasi. "Dalam upaya menekan arus urbanisasi tersebut, Dinas Tenaga Kerja, Badan Penanaman Modal dan Perijinan (BPMP) serta APPINDO bisa melakukan koordinasi untuk memberikan batas minimal untuk menyerap tenaga kerja di wilayah Kabupaten Bandung dengan tidak mengesampingkan persaingan kualitas sumber daya manusianya", ucapnya.
Dijelaskan pula olehnya, bahwa pada 2013 ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah mengalokasikan anggaran sebesar 1,3 Miliyar sebagai dana pendamping agar setiap Kabupaten/Kota dapat mencapai target yang sudah tertera dalam RPJMD dan RPJMM. "Sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) telah dianggarkan sebesar 1,6 Milyar dalam bentuk pembangunan fisik seperti membangun Kantor para UPT KB di setiap kecamatan dalam upaya mempermudah pelayanan kepada masyarakat", pungkasnya pula.
Bupati : "Cegah Pernikahan Usia Dini"
Secara terpisah, Bupati Dadang Mochamad Naser memerintahkan kepada 3 camat, diantaranya Camat Pacet, Kertasari dan Camat Paseh agar bisa mencegah pernikahan usia dini di wilayahnya masing-masing. Upaya itu harus dilakukan mengingat data yang diperoleh dari Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa pernikahan usia dini di 3 wilayah tersebut terbilang masih tinggi.
"Data menunjukkan di Kecamatan Pacet mencapai 417 kasus pernikahan usia dini, diikuti kecamatan Kertasari tercatat 245 kasus dan di Kecamatan Paseh tercatat 224 kasus", terang Dadang Mochamad Naser
Dadang Mochamad Naser, mengatakan Pemkab Bandung kini tengah berupaya mengendalikan LPP dengan cara menekan angka kelahiran. Sebab menurutnya, LPP di Kabupaten Bandung saat ini tidak bisa terhindarkan dari arus urbanisasi.
Banyaknya warga pendatang ke Kabupaten Bandung tidak bisa dibendung, "Kita tidak bisa melarang orang untuk mencari pekerjaan disini, karena itu hak seseorang, oleh karenanya dalam mengendalikan LPP ini kami berusaha untuk menekan angka kelahiran melalui pencegahan pernikahan di usia dini", tutur Dadang Naser.
Ditambahkan Dadang, untuk mencegah pernikahan di usia dini, para camat bisa memberikan sosialisasi berupa pelatihan-pelatihan kepada para penyuluh KB dalam upaya mendongkrak peserta apsektor KB baru serta melakukan pendekatan kepada para remaja tentang Program KB.
Salah satu kegiatan yang dinilai Dadang bisa mendukung keberhasilan program KB terhadap remaja adalah Pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR). Ia juga berpendapat kehadiran PIK KRR bisa membentuk persepsi yang sama diantara para anggota khususnya dan pada remaja lain umumnya "Hingga para remaja kita dapat berprilaku positif terhadap informasi serta kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan pendewasaan usia perkawinan",kata Dadang pula.
"Dapat dibayangkan betapa beratnya tantangan yang dihadapi oleh BKKBN Jabar dalam mengarahkan Program Keluarga Berencana (KB) pada setiap Kabupaten/Kota di Jawa Barat", demikian ungkap Kepala BKKBN Jabar, Ir.Siti Fathonah, MPH disela-sela Acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program KB dan Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kabupaten Bandung Tahun 2013, di Gedung Dewi Sartika Soreang, Senin (25/02).
Acara Rakerda dibuka secara resmi oleh Bupati Bandung H.Dadang Mochamad Naser, SH, S.Ip, tampak hadir Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Bandung, Hj.Kurnia Dadang M.Naser, Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kab.Bandung drg.Grace Mediana, M.Kes serta para Camat se-Kabupaten Bandung.
Dalam kesempatan itu Siti Fathonah berharap LPP 1,9 % di Jabar bisa diturunkan sedikitnya hingga 1,1% per tahunnya. Apalagi jika melihat LPP Kabupaten Bandung yang mencapai 2,56 % per tahun, sungguh tugas yang sangat berat bagi Pemerintah Kabupaten Bandung untuk bisa mengejar hingga 1,1% per tahun. Dan data menunjukkan LPP 2,56% di Kabupaten Bandung sebagian besar diakibatkan oleh migrasi ke wilayah Kabupaten Bandung."Untuk bisa menekan LPP di Kabupaten Bandung ini mesti dihadapi multi sektor, kita tidak bisa membiarkan Bupati kerja sendirian namun harus dibantu oleh seluruh dinas pada jajaran pemerintah daerah dan stake holder lainnya",jelas Siti Fathonah.
Siti menambahkan, wilayah Kabupaten Bandung termasuk wilayah yang sangat dicintai oleh para penduduk yang sedang mencari pekerjaan. Hal tersebut tentunya mesti disikapi dan diwaspadai oleh jajaran pemerintah daerah agar LPP di Kabupaten Bandung ini tidak terus melonjak akibat arus urbanisasi. "Dalam upaya menekan arus urbanisasi tersebut, Dinas Tenaga Kerja, Badan Penanaman Modal dan Perijinan (BPMP) serta APPINDO bisa melakukan koordinasi untuk memberikan batas minimal untuk menyerap tenaga kerja di wilayah Kabupaten Bandung dengan tidak mengesampingkan persaingan kualitas sumber daya manusianya", ucapnya.
Dijelaskan pula olehnya, bahwa pada 2013 ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah mengalokasikan anggaran sebesar 1,3 Miliyar sebagai dana pendamping agar setiap Kabupaten/Kota dapat mencapai target yang sudah tertera dalam RPJMD dan RPJMM. "Sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) telah dianggarkan sebesar 1,6 Milyar dalam bentuk pembangunan fisik seperti membangun Kantor para UPT KB di setiap kecamatan dalam upaya mempermudah pelayanan kepada masyarakat", pungkasnya pula.
Bupati : "Cegah Pernikahan Usia Dini"
Secara terpisah, Bupati Dadang Mochamad Naser memerintahkan kepada 3 camat, diantaranya Camat Pacet, Kertasari dan Camat Paseh agar bisa mencegah pernikahan usia dini di wilayahnya masing-masing. Upaya itu harus dilakukan mengingat data yang diperoleh dari Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa pernikahan usia dini di 3 wilayah tersebut terbilang masih tinggi.
"Data menunjukkan di Kecamatan Pacet mencapai 417 kasus pernikahan usia dini, diikuti kecamatan Kertasari tercatat 245 kasus dan di Kecamatan Paseh tercatat 224 kasus", terang Dadang Mochamad Naser
Dadang Mochamad Naser, mengatakan Pemkab Bandung kini tengah berupaya mengendalikan LPP dengan cara menekan angka kelahiran. Sebab menurutnya, LPP di Kabupaten Bandung saat ini tidak bisa terhindarkan dari arus urbanisasi.
Banyaknya warga pendatang ke Kabupaten Bandung tidak bisa dibendung, "Kita tidak bisa melarang orang untuk mencari pekerjaan disini, karena itu hak seseorang, oleh karenanya dalam mengendalikan LPP ini kami berusaha untuk menekan angka kelahiran melalui pencegahan pernikahan di usia dini", tutur Dadang Naser.
Ditambahkan Dadang, untuk mencegah pernikahan di usia dini, para camat bisa memberikan sosialisasi berupa pelatihan-pelatihan kepada para penyuluh KB dalam upaya mendongkrak peserta apsektor KB baru serta melakukan pendekatan kepada para remaja tentang Program KB.
Salah satu kegiatan yang dinilai Dadang bisa mendukung keberhasilan program KB terhadap remaja adalah Pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR). Ia juga berpendapat kehadiran PIK KRR bisa membentuk persepsi yang sama diantara para anggota khususnya dan pada remaja lain umumnya "Hingga para remaja kita dapat berprilaku positif terhadap informasi serta kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan pendewasaan usia perkawinan",kata Dadang pula.
(bandungkab.go.id)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar