AS usut bisnis Inggris

Departemen Kehakiman Amerika memulai investigasi atas perusahaan persenjataan Inggris, BAE Systems, mengenai ketaatan perusahaan itu terhadap undang-undang anti korupsi.



BAE mengatakan, penyelidikan itu mencakup urusan bisnis BAE dengan Arab Saudi.

BAE selama ini dituduh membayar Pangeran Bandar dari Arab Saudi berkenaan dengan kontrak persenjataan berskala besar.

BAE dan Pangeran Bandar membantah tuduhan itu. Sedangkan, BAE menyatakan selalu bertindak secara legal.

Wartawan bisnis BBC mengatakan penyelidikan ini bisa menjadi masalah bagi pemerintah Inggris, yang tahun lalu menghentikan penyelidikan penggelapan atas masalah ini, atas alasan bertentangan dengan kepentingan nasional Inggris.

Tuduhan pembayaran dana ilegal oleh BAE ini berkaitan dengan transaksi pada tahun 1980-an dan kesepakatan al-Yamamah senilai 43 miliar poundsterling yang mengatur pemasokan pesawat tempur Tornado dan berbagai peralatan militer lain kepada Arab Saudi.

Awal tahun ini, BBC dan koran Inggris the Guardian melaporkan, BAE telah melakukan pembayaran senilai ratusan juta poundsterling selama beberapa tahun kepada Pangeran Bandar, yang anggota terkemuka keluarga kerajaan Saudi.

Sebagai akibatnya, aparat kejaksaan Amerika memutuskan BAE bisa diselidiki berdasarkan UU Praktik Korupsi Luar Negeri (FCPA).

Membantah

Laporan terpisah oleh BBC dan Guardian menyatakan, pembayaran tersebut ditemukan dalam investigasi Serious Fraud Office (SFO), kantor yang menangani penipuan dan penggelapan serius , meski penyelidikan itu dihentikan bulan Desember 2006 atas dasar keamanan nasional.
Pangeran Bandar, yang menjabat duta besar Arab Saudi di Amerika selama 20 tahun dan kini memimpin dewan keamanan nasional Saudi, "tegas-tegas" membantah menerima pembayaran tidak wajar.

Penyelidikan Amerika diperkirakan akan terfokus pada dugaan pembayaran rahasia jutaan dolar dari perusahaan senjata terbesar di Inggris itu kepada sang pangeran.

Perkembangan ini membuat BAE malu karena perusahaan ini mencoba membangun usaha di Amerika.

BAE belum lama menunjuk mantan ketua mahkamah agung Inggris untuk mengkaji praktik-praktik perusahaan.