Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mewajibkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memiliki penanggulangan kemiskinan. Demikian dikemukakan Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan.
Menurut Gubernur, langkan tersebut dilakukan untuk pencapaian target tiga besar nasional dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKID) dan Laporan Penyelenggaraan Pemeritah Daerah (LPPD)
"Nantinya semua OPD akan berkoordinasi dengan Kota/ Kabupaten untuk meneliti, menelisik urusan kemiskinan," ujar gubernur, kepada wartawan usai usai menerima Tim Penilai EKPPD-LPPD 2011 dalam ekspose Prestasi Kinerja Tahun 2009-2011 tentang Kesejahteraan Masyarakat, Good Governance Pelayanan Dasar dan Daya Saing Daerah di Ruang Sangga Buana Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (11/03).
Gubernur mengatakan, hasil dari penelitian dan menelisik tentang kemiskinan ini, nantinya akan menjadi bahan untuk membuat program penanggulangan kemiskinan tingkat pemerintah daerah.
"Program pengentasan kemiskinan setiap OPD akan disesuaikan dengan lingkup kerjanya masing-masing, contohnya Dinas Pertanian memiliki program utama mensejahterakan petani, atau Dinas Bina Marga dengan proyek pembangunan jalan yang akan melibatkan banyak tenaga kerja," tuturnya.
Gubernur menyatakan, program yang rencananya dilakukan tahun ini, nantinya akan dibekali data akurat tentang angka kemiskinan di Jabar.
"Agar tepat sasaran, data angka kemiskinan bentuknya by name dan by address," kata Gubernur.
(jabarprov.go.id)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar