Sumenep (ANTARA News) - Penyelenggaraan haji Indonesia gagal diswastakan karena pemerintah Kerajaan Arab Saudi menolak dan menginginkan kegiatan ibadah itu tetap ditangani oleh pemerintah.
"DPR-RI menginginkan penyelenggaraan haji itu diswastakan, namun setelah melakukan penjajakan dengan pemerintah Arab Saudi, ternyata tidak mau jika ditangani swasta," ujar Saa`id Abdullah, Wakil Ketua Komisi IIX DPR RI, Minggu, di Sumenep.
Alasan penolakan itu, kata dia, sangat rasional sebab setiap penyelenggaraan umroh yang dikelola swasta setiap tahunnya selalu menyisakan masalah di Arab.
"Jadi wajar negara Arab menolak jika penyelenggaraan haji diswastakan,"tuturnya.
Dia mengemukakan hingga saat ini, tak satupun Negara di dunia yang penyelenggaraan haji yang ditangani oleh swasta.
Menyinggung soal dana abadi umat, dia mengatakan hasil pengelolaan penyelenggaraan haji akan dijadikan dana amanah umat yang manfaatnya akan dikembalikan kembali kepada masyarakat luas.
"Saya menargetkan penyelenggaraan haji itu harus lancar dan murah," tegasnya
Sumber :
• ANTARA ( kantor berita Indonesia )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar