Pemerintah Arab Saudi telah membuat kejutan dalam upayanya membantu korban bencana gempa dan tsunami, khusus di Nangroe Aceh Darusalam (NAD). Negara kerajaan itu telah menyiapkan kucuran dana dengan jumlah cukup fantastis, 800 juta dolar AS atau sekitar Rp7,2 triliun (kurs Rp9. 000 per 1 dolar AS).
Sumbangan Rp7,2 T dari Arab Saudi tersebut jauh lebih besar dibanding rencana sumbangan dari negara-negara lainnya. Sebelumnya, Amerika Serikat tercatat sebagai penyumbang terbesar yakni 350 juta dolar AS. Namun, sumbangan itu tidak hanya untuk Aceh, tapi dibagikan untuk negara-negara Asia yang terkena musibah gelombang tsunami.
Menurut Dubes Arab Saudi untuk Indonesia, Abdullah Abdurrahman Al-Alim, sumbangan sebesar 800 juta dolar AS itu diberikan dalam bentuk tunai dan bukan utangan, tapi hibah.
Kenyataan ini memang sangat bertolak belakang dengan tuduhan miring terhadap negara-negara Islam di teluk, yang dinilai terlalu sedikit untuk memberikan bantuan kepada para korban bencana tsunami.
"Bantuan yang kami berikan tanpa banyak publikasi. Kami hanya memberikan dengan ikhlas. Tidak banyak berbicara ke media masa," ujar Abdurrahman usai pertemuan 17 Dubes dengan MUI di Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu (12/1).
Ditegaskan dia, bantuan yang diberikan Arab Saudi langsung dapat digunakan untuk mengatasi masalah pasca bencana. Tidak perlu menunggu mencairkan dana, karena bukan cek dan di kemudian hari tidak akan membebani Indonesia karena dana yang diberikan adalah hibah.
Menurut Abdurrahman, bila selama ini negara Arab dipandang tidak peduli dengan masalah bencana yang dihadapi Indonesia, itu karena mengabaikan publikasi apa yang akan dilakukan. Akan tetapi lebih pada tindakan kongkrit yang harus dilakukan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan negara-negara barat yang lebih banyak berkampanye ke berbagai media terhadap apa yang akan dilakukan.
"Saya rasa masalah tersebut karena adanya kampanye yang lebih besar dari beberapa negara untuk tujuan tertentu sehingga timbul satu gambaran yang salah," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut Abdurrahman juga menyayangkan sikap pemerintah Indonesia yang tidak melibatkan negara-negara Arab dalam KTT Tsunami. Padahal tindakan nyata yang berupa bantuan jauh lebih besar dibanding yang diberikan negara-negara barat.
Meskipun demikian, lanjut Abdullah, negara Islam tetap memiliki komitmen besar dalam kemanusiaan membantu korban tsunami di Aceh. Pemerintah Arab Saudi siap membantu Indonesia membangun masjid dan rumah peribadatan lainnya. "Bahkan, delegasi kami akan datang hari ini untuk mengetahui besarnya kerusakan," kata Abdullah.
Sebelumnya, Arab Saudi telah memberikan bantuan berupa makanan, tenda, selimut, obat-obatan dan alat kedokteran melalui bandara di Batam, 6 Januari lalu.
Dalam pertemuan di Masjid Istiqlal itu, sejumlah Duta Besar dari negara-negara Islam menegaskan kembali komitmen mereka untuk membantu memulihkan kondisi Aceh pasca bencana.
Uni Emirat Arab juga menyatakan akan memberikan bantuannya untuk membangun panti asuhan bagi anak-anak korban bencana, dan akan memberikan santunan tetap sampai waktu yang ditentukan.
Pertemuan informal yang difasilitasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu, diakui oleh Sekretaris Jenderal MUI, Din Syamsuddin, hanya sebagai ajang silaturrahmi.
Para duta besar yang hadir dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam tersebut, di antaranya dari Malaysia, Turki, Pakistan, Arab Saudi, Tunisia, Aljazair, Bosnia, Libanon, Afghanistan, Maroko, Jordania, Kuwait, Yaman, Uzbekistan dan Suriname.
Desak Negara Donor
Sementara itu, PBB mendesak negara-negara donor mempercepat pemberian bantuan yang dijanjikan bagi upaya kemanusiaan pasca tsunami 26 Desember lalu. Negara-negara donor diingatkan akan mendapat malu publik jika gagal memenuhi janji mereka, kata Jan Egeland, koordinator upaya kemanusiaan darurat PBB di Jenewa, Swis, kemarin.
Egeland mengatakan dari US$ 3,4 miliar janji bantuan resmi, baru sekitar US$ 300 juta yang sejauh ini telah dikucurkan untuk proyek-proyek, program dan bantuan di lokasi bencana.
Dari Rusia dilaporkan, negara Eropa Timur itu menyiapkan dana lebih dari 30 dolar AS untuk korban gempa dan tsunami, termasuk dalam bentuk cash US$10 juta untuk lembaga pertolongan PBB. Hal itu disampaikan Deputi Pertama Menteri Luar Negeri Rusia Valery Loshchinin.
"Rusia akan memberikan target dan bantuan tepat guna kepada negara-negara yang terkena bencana gempa dan tsunami," kata Loshchinin. "Saya juga memutuskan bahwa Rusia akan membantu dana langsung ke lembaga kemanusiaan internasional PBB," katanya.
Dipantau
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Forum Pemantau Pemberantasan Korupsi ikut mengawasi bantuan dari dalam dan luar negeri untuk korban Tsunami. "Presiden meminta kita juga membantu mengawasi aliran bantuan dana secara konseptual," kata Koordinator Forum Pemantau Pemberantasan Korupsi Romli Atmasasmita kepada pers setelah bertemu Presiden di Istana Negara, Jakarta, Rabu siang.
Romli mengatakan, forum ini memposisikan diri untuk membantu sekaligus mengkritisi pemerintah dalam melaksanakan program kerja Kabinet Indonesia Bersatu menyangkut Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang pemberantasan korupsi. Dalam pertemuan itu, kata Romli, Presiden berharap dapat menjalin kerja sama dalam menangani kasus-kasus korupsi.
Sumbangan Rp7,2 T dari Arab Saudi tersebut jauh lebih besar dibanding rencana sumbangan dari negara-negara lainnya. Sebelumnya, Amerika Serikat tercatat sebagai penyumbang terbesar yakni 350 juta dolar AS. Namun, sumbangan itu tidak hanya untuk Aceh, tapi dibagikan untuk negara-negara Asia yang terkena musibah gelombang tsunami.
Menurut Dubes Arab Saudi untuk Indonesia, Abdullah Abdurrahman Al-Alim, sumbangan sebesar 800 juta dolar AS itu diberikan dalam bentuk tunai dan bukan utangan, tapi hibah.
Kenyataan ini memang sangat bertolak belakang dengan tuduhan miring terhadap negara-negara Islam di teluk, yang dinilai terlalu sedikit untuk memberikan bantuan kepada para korban bencana tsunami.
"Bantuan yang kami berikan tanpa banyak publikasi. Kami hanya memberikan dengan ikhlas. Tidak banyak berbicara ke media masa," ujar Abdurrahman usai pertemuan 17 Dubes dengan MUI di Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu (12/1).
Ditegaskan dia, bantuan yang diberikan Arab Saudi langsung dapat digunakan untuk mengatasi masalah pasca bencana. Tidak perlu menunggu mencairkan dana, karena bukan cek dan di kemudian hari tidak akan membebani Indonesia karena dana yang diberikan adalah hibah.
Menurut Abdurrahman, bila selama ini negara Arab dipandang tidak peduli dengan masalah bencana yang dihadapi Indonesia, itu karena mengabaikan publikasi apa yang akan dilakukan. Akan tetapi lebih pada tindakan kongkrit yang harus dilakukan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan negara-negara barat yang lebih banyak berkampanye ke berbagai media terhadap apa yang akan dilakukan.
"Saya rasa masalah tersebut karena adanya kampanye yang lebih besar dari beberapa negara untuk tujuan tertentu sehingga timbul satu gambaran yang salah," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut Abdurrahman juga menyayangkan sikap pemerintah Indonesia yang tidak melibatkan negara-negara Arab dalam KTT Tsunami. Padahal tindakan nyata yang berupa bantuan jauh lebih besar dibanding yang diberikan negara-negara barat.
Meskipun demikian, lanjut Abdullah, negara Islam tetap memiliki komitmen besar dalam kemanusiaan membantu korban tsunami di Aceh. Pemerintah Arab Saudi siap membantu Indonesia membangun masjid dan rumah peribadatan lainnya. "Bahkan, delegasi kami akan datang hari ini untuk mengetahui besarnya kerusakan," kata Abdullah.
Sebelumnya, Arab Saudi telah memberikan bantuan berupa makanan, tenda, selimut, obat-obatan dan alat kedokteran melalui bandara di Batam, 6 Januari lalu.
Dalam pertemuan di Masjid Istiqlal itu, sejumlah Duta Besar dari negara-negara Islam menegaskan kembali komitmen mereka untuk membantu memulihkan kondisi Aceh pasca bencana.
Uni Emirat Arab juga menyatakan akan memberikan bantuannya untuk membangun panti asuhan bagi anak-anak korban bencana, dan akan memberikan santunan tetap sampai waktu yang ditentukan.
Pertemuan informal yang difasilitasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu, diakui oleh Sekretaris Jenderal MUI, Din Syamsuddin, hanya sebagai ajang silaturrahmi.
Para duta besar yang hadir dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam tersebut, di antaranya dari Malaysia, Turki, Pakistan, Arab Saudi, Tunisia, Aljazair, Bosnia, Libanon, Afghanistan, Maroko, Jordania, Kuwait, Yaman, Uzbekistan dan Suriname.
Desak Negara Donor
Sementara itu, PBB mendesak negara-negara donor mempercepat pemberian bantuan yang dijanjikan bagi upaya kemanusiaan pasca tsunami 26 Desember lalu. Negara-negara donor diingatkan akan mendapat malu publik jika gagal memenuhi janji mereka, kata Jan Egeland, koordinator upaya kemanusiaan darurat PBB di Jenewa, Swis, kemarin.
Egeland mengatakan dari US$ 3,4 miliar janji bantuan resmi, baru sekitar US$ 300 juta yang sejauh ini telah dikucurkan untuk proyek-proyek, program dan bantuan di lokasi bencana.
Dari Rusia dilaporkan, negara Eropa Timur itu menyiapkan dana lebih dari 30 dolar AS untuk korban gempa dan tsunami, termasuk dalam bentuk cash US$10 juta untuk lembaga pertolongan PBB. Hal itu disampaikan Deputi Pertama Menteri Luar Negeri Rusia Valery Loshchinin.
"Rusia akan memberikan target dan bantuan tepat guna kepada negara-negara yang terkena bencana gempa dan tsunami," kata Loshchinin. "Saya juga memutuskan bahwa Rusia akan membantu dana langsung ke lembaga kemanusiaan internasional PBB," katanya.
Dipantau
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Forum Pemantau Pemberantasan Korupsi ikut mengawasi bantuan dari dalam dan luar negeri untuk korban Tsunami. "Presiden meminta kita juga membantu mengawasi aliran bantuan dana secara konseptual," kata Koordinator Forum Pemantau Pemberantasan Korupsi Romli Atmasasmita kepada pers setelah bertemu Presiden di Istana Negara, Jakarta, Rabu siang.
Romli mengatakan, forum ini memposisikan diri untuk membantu sekaligus mengkritisi pemerintah dalam melaksanakan program kerja Kabinet Indonesia Bersatu menyangkut Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang pemberantasan korupsi. Dalam pertemuan itu, kata Romli, Presiden berharap dapat menjalin kerja sama dalam menangani kasus-kasus korupsi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar