Pemilu di Saudi

Riyadh, Kamis - Untuk pertama kalinya dalam sejarah Arab Saudi yang menganut sistem monarki absolut diselenggarakan sebuah pemilihan umum, Kamis (10/2), untuk memilih sebagian kursi dewan kota praja. Meski demikian, kaum perempuan yang jumlahnya mencapai lebih dari 50 persen populasi di Arab Saudi dilarang untuk memberikan suaranya. Banyak kalangan menilai pemilu ini merupakan titik awal bagi sebuah proses reformasi di Arab Saudi.

Tidak jelas alasan mengapa perempuan tidak diperkenankan memilih karena sebelumnya telah muncul spekulasi bahwa kaum perempuan bukan saja diperkenankan memilih, tetapi juga bisa mencalonkan diri. Namun, harapan itu digugurkan oleh para penguasa Kerajaan Arab Saudi.

Meski demikian, seperti dikutip BBC News, pihak kerajaan menjanjikan bahwa dalam pemilihan serupa di tahun 2009 perempuan akan "memiliki peran yang lebih besar".

Pemilu kali ini hanya untuk memilih separuh jumlah anggota dari 178 dewan kota praja, dengan jumlah total kursi yang diperebutkan 592. Adapun sisanya tetap akan ditunjuk oleh pihak kerajaan.

Kekuasaan politik seperti apa yang dimiliki oleh dewan kota praja masih belum jelas. Namun, pemilu yang terdiri dari tiga tahap ini cukup menarik perhatian warga pria Arab Saudi. Dari sekitar 400.000 pria Saudi yang berhak memilih, sebanyak 148.000 memberikan suaranya.
"Ini adalah hari yang khusus bagi saya," kata Wali Kota Riyadh Pangeran Abdul Aziz bin Ayyaf al-Muqrin, setelah memberikan suaranya di Riyadh.

"Kami akan merekomendasikan perempuan untuk ikut pemilu dalam pemilihan yang akan datang," ujarnya.

Konsep asing

Pemilu merupakan sebuah konsep yang asing bagi rakyat Saudi yang selama ini diperintah dengan sistem monarki absolut.

Seluruhnya ada 1.818 kandidat yang mencalonkan diri di tahap pertama. Sementara dalam pemilu tahap kedua tanggal 3 Maret mendatang, pelaksanaannya akan mencakup provinsi di sebelah timur dan barat daya Saudi. Namun, para pemilih di Mekkah dan Medinah baru akan memilih pada tanggal 21 April.

"Ini barulah permulaan, sebuah kesempatan bagi rakyat agar suaranya didengar," kata pengusaha Mohammad al-Faqeer, yang mempunyai kesempatan untuk memilih tujuh kandidat di tujuh distrik. Namun, ia mengaku hanya akan memilih tiga kandidat yang dikenalnya. "Salah satunya adalah kakak saya," ujarnya.

Pelaksanaan pemilu ini juga berlangsung sekitar sepekan setelah Presiden George W Bush menyampaikan pidato kenegaraannya yang mendesak Arab Saudi untuk "menunjukkan kepemimpinannya di kawasan dengan memperluas peran rakyat dalam menentukan masa depan".

Suksesi di Saudi

Pemilu di Saudi ini juga bertepatan dengan beredarnya rumor kencang mengenai kesehatan Raja Fahd yang dikabarkan sakit keras hari Selasa lalu sehingga memunculkan spekulasi suksesi.
Berdasarkan skenario kerajaan, apabila Raja Fahd meninggal dunia, mahkota kerajaan akan jatuh ke saudara tirinya, Pangeran Abdullah (81), yang saat ini telah melaksanakan tugas sehari-hari, khususnya semenjak Raja Fahd terserang stroke 10 tahun lalu.

"Suksesi akan berlangsung mulus, mudah, dan sederhana. Tak akan banyak perubahan," kata seorang pejabat Saudi kepada Reuters.

Meski demikian, banyak pihak meramalkan raja yang baru akan menemui sejumlah tantangan berat, di antaranya dari generasi muda para pangeran yang mengincar kekuasaan.

Selain itu, tantangan juga datang dari dalam dan luar negeri, di antaranya upaya memperbaiki hubungan dengan Amerika Serikat yang rusak akibat serangan 11 September 2001.

Sementara itu, di dalam negeri tantangan datang dari kaum militan yang sejak beberapa tahun terakhir melakukan serangkaian serangan berdarah untuk menumbangkan kekuasaan dinasti Ibnu Saud, termasuk karena kedekatan pihak kerajaan dengan AS.

Pangeran Abdullah merupakan satu dari 44 anak bapak modern Arab Saudi, Raja Abdul Aziz al-Saud (Ibnu Saud), yang berkuasa dari tahun 1932 sampai tahun 1953. Tidak seperti Raja Fahd, Abdullah bukanlah tergolong "Tujuh Sudairi", atau tujuh anak lelaki dari istri favorit Ibnu Saud, Hassa al-Sudairi.

Kekuatan Abdullah terletak pada dukungan 57.000 Garda Nasional dan para kepala suku yang berpengaruh.

(AP/AFP/REUTERS/MYR)

Sumber :
• AP ( kantor berita Amerika Serikat )
• AFP ( kantor berita Prancis )
• Reuters ( kantor berita Inggris )